ALIRAN ETIKA PROFESI

 

1.      Hedonisme (Paham Kebahagianan)

a.      Pengertian

Hedonisme yang berasal dari bahasa Yunani Hedone yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Dalam kamus Collins Gem (1993) dinyatakan bahwa hedonisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Atau hedonisme adalah paham yang dianut oleh orang-orang yang mencari kesenangan hidup semata-mata (Echols,2003) .

Pengajaran atau konsep moral dari Hedonisme adalah menyamakan kebaikan dengan kesenangan.Jadi semua kesenangan dan kenikmatan secara fisik selalu membawa kebaikan. Pandangan hidup ini mengajarkan pada pengikut atau mereka yang siap mengikutinya bahwa pemujaan terhadap kesenangan dan kenikmatan dunia harus dikejar, dan itulah tujuan hidup yang paling hakiki bagi manusia. Pandangan hidup seperti inilah yang sekarang ini banyak dan hampir semua umat manusia meng-amininya dan menjadikannya sebagai tolok ukur dalam gaya hidup.

Ada tiga sudut pandang dari faham ini yaitu:

1.      hedonisme individualistik/egostik hedonism yang menilai bahwa jika suatu keputusan baik bagi pribadinya maka disebut baik, sedangkan jika keputusan tersebut tidak baik maka itulah yang buruk;

2.       hedonisme rasional/rationalistic hedonism yang berpendapat bahwa kebahagian atau kelezatan individu itu haruslah berdasarkan pertimbangan akal sehat; dan

3.      universalistic hedonism yang menyatakan bahwa yang menjadi tolok ukur apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk adalah mengacu kepada akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan kepada seluruh makhluk.

b.      Baik dan buruknya

Para Hedonis berpendapat bahwa ukuran dari makmur atau tidaknya suatu kehidupan, bahagia atau tidaknya suatu kehidupan seorang manusia, hanya dapat diidentifikasi dengan kesenangan materi semata. Mereka ingin memenuhi keakuannya untuk mendapatkan kenikmatan. Apapun akan mereka lakukan untuk mengejar kenikmatan tersebut tanpa adanya rasa putus asa. Hal yang menjadi aspek positif (aspek baiknya) atau nilai jual tinggi terhadap Hedonisme. Yaitu memiliki semangat kerja yang tinggi dan etos kerjanya yang tinggi. Jadi para hedonis ini disamping hanya untuk mengejar kenikmatan tetapi mempunyai semangat kerja yang tinggi.

Dari sisi Negatifnya (buruknya) yaitu dihindarinya segala sesuatu yang dapat memicu untuk menimbulkan rasa yang kedepannya menghasilkan atau mengarah kepada pengurangan kenikmatan atau rasa sakit. Serasa mereka para penganut Hedonisme ingin lari dari kesusahan.

c.       Tokoh Hedonisme

Tokoh penganut ajaran Hedonisme yaitu diantaranya Sokrates, Aristippus, dan Epikuros. Aristippus menyetujui pendapat Sokrates bahwa keutamaan adalah mencari "yang baik". Akan tetapi, ia menyamakan "yang baik" ini dengan kesenangan "hedone". Menurutnya, akal (rasio) menusia harus memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan kesusahan. Hidup yang baik berkaitan dengan kerangka rasional tentang kenikmatan.

Epikuros menitikberatkan persoalan kenikmatan. Apa yang baik adalah segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, dan apa yang buruk adalah segala sesuatu yang menghasilkan ketidaknikmatan.

d.      Contoh Kasusnya

Contohnya yaitu kehidupan remaja dimana Remaja sangat antusias terhadap adanya hal yang baru. Gaya hidup hedonis sangat menarik bagi mereka. Daya pikatnya sangat luar biasa, sehingga dalam waktu singkat munculah fenomena baru akibat paham ini.Fenomena yang muncul, ada kecenderungan untuk lebih memilih hidup enak, mewah, dan serbakecukupan tanpa harus bekerja keras. Titel “remaja yang gaul dan funky ” baru melekat bila mampu memenuhi standar tren saat ini.Yaitu minimal harus mempunyai handphone, lalu baju serta dandanan yang selalu mengikuti mode. Beruntung bagi mereka yang termasuk dalam golongan berduit, sehingga dapat memenuhi semua tuntutan kriteria tersebut.Akan tetapi bagi yang tidak mampu dan ingin cepat seperti itu, pasti jalan pintaslah yang akan diambil. Tidaklah mengherankan, jika saat ini muncul fenomena baru yang muncul di sekitar kehidupan kampus..Misalnya adanya “ayam kampus” ( suatu pelacuran terselubung yang dilakukan oknum mahasiswi ), karena profesi ini dianggap paling enak dan gampang menghasilkan uang untuk memenuhi syarat remaja gaul dan funky.

2.      Pragmatisme

a.      Pengertian

Pragmatisme adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori, semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya.  Ide ini merupakan budaya dan tradisi berpikir Amerika khususnya dan Barat pada umumnya, yang lahir sebagai  sebuah upaya intelektual untuk menjawab problem-problem yang terjadi pada awal abad ini. 

Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu.

Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dengan demikian, filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran, terlebih yang bersifat metafisik, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat Barat di dalam sejarah.

b.      Baik dan buruknya

Kebaikan dalam aliran ini yaitu Meskipun berbeda-beda penekanannya, tetapi ketiga pemikir utama Pragmatisme menganut garis yang sama, yakni kebenaran suatu ide harus dibuktikan dengan pengalaman. Demikianlah Pragmatisme berkhotbah dan menggurui dunia, bahwa yang benar itu hanyalah yang mempengaruhi hidup manusia serta yang berguna dalam praktik dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Keburukan dari aliran ini yaitu adanya pemahaman yang berbeda-beda mengenai suatu kebenaran itu dan merupakan suatu permasalahan yang harus dipecahkan bersama.

c.       Tokoh

 Pragmatisme (dari bahasa Yunani: pragma, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan) merupakan sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James (1842 - 1910) di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini, benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori semata-mata bergantung pada manusia dalam bertindak. Istilah pragmaticisme ini diangkat pada tahun 1865 oleh Charles S. Pierce (1839-1914) sebagai doktrin pragmatisme. Doktrin dimaksud selanjutnya diumumkan pada tahun 1978.

Diakui atau tidak, paham pragmatisme menjadi sangat berpengaruh dalam pola pikir bangsa Amerika Serikat. Pengaruh pragmatisme menjalar di segala aspek kehidupan, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Salah satu tokoh sentral yang sangat berjasa dalam pengembangan pragmatisme pendidikan adalah John Dewey (1859 - 1952). Pragmatisme Dewey merupakan sintensis pemikiran-pemikiran Charles S. Pierce dan William James. Dewey mencapai popularitasnya di bidang logika, etika epistemologi, filsafat politik, dan pendidikan.

d.      Contoh Kasus

Aliran Pragmatisme berguna dalam bidang pendidikan dimana mengajar tentang sesuatu yang benar, dan mencari suatu kebenaran sesuai dengan perkembangan zaman.

3.      Utilitarianisme

a.Pengertian

Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan. Aliran ini dapat dimasukkan dalam Positivisme hukum.

b. Baik dan buruknya

Kebaikannya yaitu memberikan Sumbangan terbesarnya terletak dalam bidang kejahatan dan pemidanaan. Dalilnya adalah, bahwa manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa  sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Standar penilaian yang di pakai adalah “apakah suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan”

Kelemahan atau keburukannya Tidak hanya pendapat tentang keadilan yang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, teori kemanfaatan hukum juga mendapatkan kritikan. Terutama yang berkenaan dengan bagaimana hubungan pencapaian kebahagiaan individu dan pencapaian kebahagiaan umum pada saat yang bersamaan. Kebahagiaan bersama akan tercapai dengan sendirinya apabila kebahagiaan individu sudah diwujudkan.

c. Tokoh

1. Jeremi Bentham (1748-1832) Bentham berpendapat Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Menurutnya, untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat) harus ada simpati dari tiap-tiap individu demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara simultan. Kekurangan pemikiran Bentham, antara lain;

a.       Rasiolismenya yang abstrak dan doktriner mencegahnya melihat individu sebagai keseluruhan yang komplek.

b.      kegagalannya menjelaskan konsepsinya mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat.

2. John Stuart Mill (1806-1873) Menurutnya tujuan manusia adalah kebahagiaan. Peran Mill dalam ilmi hukum adalah terletak pada penyelidikannya mengenai hubungan antar keadilan, kegunaan, kepentingan individu dan kepentingan umum. Ia menolak pemikiran Bentham yang berpendapat bahwa antar kepentingan pribadi dengan umum tidak ada pertentangan.

3. Rudolf Von Jhering (1818-1892)

Teori Jhering merupakan gabungan antara teori bentham, Stuart Mill dan Positivisme hukum dari John Austin. Jhering berpendapat mengenai sistem hukum suatu Negara bahwa senantiasa terdapat asiminasi dari unsur-unsur yang mempengaruhinya, demikian halnya kebudayaan antar bangsa terdapat asimilasi pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan. Menurut Jhering tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Ia mendefinikan kepentingan seperti halnya Bentham, yakni mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan, tapi kepentingan individu dijadikan sebagai tujuan social.

d. Contoh Kasusnya

jika di Indonesia memiliki industri textile yang dimana tenaga kerjanya berjumlah kurang lebih 10000 orang, dan untuk menyelamatkan 10000 orang pekerja tersebut dari PHK,maka pemerintah mengenakan tariff $5 untuk dikenakan pada pakaian import yang dimana katakanlah kurang lebih 100juta orang yang lebih menyukai pakaian import dibandingkan industri local, hal tersebut melanggar etika utilitarian, karena dilihat proporsi terbesar, minat terhadap pakaian import lebih banyak dibandingkan dengan pekerja yuang berjumlah 10000 orang.

4. Aliran Eudemonisme

a. Pengertian

eudemonisme berasal dari kata yunani ‘eudaimonia’ yang secara harafiah berarti mempunyai roh pengawal (demon) yang baik, artinya mujur dan beruntung. Kata ini menggambarkan perasaan senang terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan, sebagai akibat pengetahuan mengenai penyelarasan diri. Orang yang telah mencapai tingkatan ‘eudemonia’ mempunyai keinsyafan akan kepuasan yang sempurna tidak hanya jasmani, melainkan juga secara rohani. Pemahaman ini terjelma dalam sistem yang telah lanjut perkembangannya, namun juga sebagai keyakinan bahwa manusia hidup di dunia untuk berbahagia. Mereka mencari tujuan hidup pada keadaan yang terdapat dalam dirinya sendiri, yang tidak ia kuasai atau hanya sebagian kecil yang dikuasainya.

b. Baik dan buruknya

Kebaikannya Pemahaman ini Manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara paling baik kegiatan-kegiatan rasionalnya.

Keburukannya yaitu Kita tidak merasa percaya diri sebaiknya kita juga harus berbangga pada diri sendiri ,maupoun lingkunagn kita sebagai akibat penyelarasan diri.

c. Tokoh

Tokoh dari paham ini yaitu Aristoteles Eudemonisme adalah suatu konsep etika yang dilahirkan Aristoteles dengan menitiktekankan “kebahagiaan” sebagai tujuan tertinggi hidup manusia. Perlu diingat, kebahagiaan dalam pemahaman Ariatoteles–serta pada umumnya (untuk tidak dikatakan seluruhnya) filsuf Yunani pada masa itu tak sama dengan apa yang dipahami mengenai kebahagiaan dalam arti sekedar “feeling happy” seperti kebanyakan pemahaman orang saat ini, atau pun seperti bagaimana Hedonisme memandangnya. Kebahagiaan ala Aristoteles adalah suatu keadaan manusia di mana “yang seharusnya ada” memang “ada padanya”.

PERAN ANKUM dan PAPERA

Dalam Acara Peradilan Militer Ankum (Atasan yang berhak menghukum) dan Papera (Perwira Penyerah perkara) mempunyai peran tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tantang Peradilan Militer. Sesuai pasal 69 ayat (1) Ankum termasuk dalam tindakan penyidikan. Peran Ankum Sesuai pasal 71 adalah sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:

a.       menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

b.       melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;

c.       mencari keterangan dan barang bukti;

d.      menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;

e.       melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;

f.       mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g.      memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;

h.      meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan

i.        mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang:

a.       melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka; dan

b.      melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

Sedangkan peran papera sesuai pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 adalah sebagai berikut:

Pasal 123

(1) Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang:

a. memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan;

b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;

c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;

d. memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;

e. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara;

f. menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan

h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

(2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.

(3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.

pengertian ETIKA PROFESI HUKUM

Etika dalam berprofesi  dalam bidang hukum harus sangat diperhatikan bagi mereka yang berprofesi sepeti demikian. Karena ini berhubungan dengan suatu akhlak  yang dimiliki oleh seorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di bidangnya masing-masing.

Bertens (1994) menjelaskan pengertian etika , Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani.

Dengan demikian, menurut Bertens tiga arti Etika dapat dirumuskan sebagai berikut :
(1) Etika dipakai dalam arti : nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa. Etika agama Budha.
(2)Etika dipakai dalam arti : kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia. (3)Etika dipakai dalam arti : ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti Etika di sini sama dengan filsafat moral.

Pengertian Bertens yang demikian (pada nomor 1 dan 2) apabila dihubungkan dengan profesi hukum maka lebih relevan dengan perilaku seseorang yang berprofesi hukum, karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok profesi hukum. Misalnya advokat tidak bermoral, artinya perbuatan advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam kelompok profesi advokat. Dihubungkan dengan arti yang kedua, Etika Profesi Hukum berarti Kode Etik Profesi Hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa etika profesi hukum dapat diartikan sebagai sekelompok orang atau orang yang bermoral baik dalam menjalankan profesinya dibidang hukum. Di bidang hukum ada trdapat beberapa profesi yang mempunyai kode etik yang berbeda-beda pula seperti Advokat, Notaris, Jaksa, Polisi, Hakim dan lain-lain.

Perlindungan hak konsumen terhadap jajanan anak sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Jajanan merupakan makan favorit bagi anak-anak sekolah khususnya anak sekolah dasar, selain murah, jajanan juga sangat praktis untuk disantap waktu anak SD sedang beristirahat di sekolah. Berbagai macam jajanan dijajakan di sekolahan sebagai contoh sirup, agar-agar, mie, bakso, jelly, kudapan, dll. Berbagai makanan tersebut sangat  beragam sehingga para siswa dapat memilihnya.

Namun, dari jajanan yang sering ditemui di sekolah-sekolah, makanan tersebut tanpa disadari dapat mebahayakan bagi kesehatan karena dari makanan tersebut terdapat zat-zat yang berbahaya yang dapat membahayakan bagi orang yang memakannya.

Banyak kasus yang terjadi mengenai masalah tentang jajanan anak sekolah (JAS), sebagai contoh adalah kasus berikut ini :

Kasus keracunan pangan memang bisa disebabkan oleh makanan apapun. Tapi berdasarkan data diketahui tahun 2010 jajanan pangan menyumbang kasus keracunan sebesar 13,5 persen. Data surveilans KLB keracunan pangan tahun 2010 terdapat 163 kejadian, dan berdasarkan jenis pangannya diketahui jajanan pangan berkontribusi terhadap kasus keracunan sebesar 13,5 persen.

Saat ini tingkat keamanan dari pangan jajanan anak sekolah (PJAS) masih rendah. PJAS sendiri adalah pangan siap saji yang ditemui di lingkungan sekolah dan secara umum dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. Selain itu berdasarkan pengawasan yang dilakukan BPOM periode 2008-2011 menunjukkan bahwa sekitar 40-44 persen jajanan anak sekolah ini tidak memenuhi syarat. Kondisi ini merupakan masalah yang serius karena dapat memperburuk status gizi anak akibat terganggunya asupan gizi. Padahal studi yang dilakukan oleh IPB, Bogor tahun 2004 diketahui bahwa jajanan anak sekolah ini menyumbang 36 persen kebutuhan energi anak. Jajanan ini mencakup makanan di kantin dan juga pedagang di sekitar lingkungan sekolah.

Ada beberapa potensi masalah dari pangan jajanan anak sekolah ini yaitu:

1.      Mengandung pemanis buatan secara berlebihan

2.      Mengandung bahan pewarna yang seharusnya tidak digunakan untuk makanan, seperti rhodamin B (untuk warna merah) dan methanil yellow (untuk warna kuning)

3.      Mengandung bahan makanan berbahaya seperti boraks atau formalin

4.      Buruknya higien (tidak mencuci tangan sebelum mempersiapkan makanan) dan sanitasi (tidak tersedianya air bersih) sehingga bisa memicu terjadinya cemaran mikroba dan zat kimia.

5.      Upaya yang saat ini telah dilakukan adalah pengawasan dengan melakukan sampling dan pengujian jajanan anak (secara kualitatif dan kuantitatif) serta mengoperasionalkan mobil laboratorium keliling.

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa zat-zat yang terkandung dalam JAS merupakan zat yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi dan masuk kedalam tubuh. Efek yang ditimbulkan dari zat-zat berbahaya yang terkandung dalam JAS bisa memberikan dampak jangka panjang. Selain itu dari fakta diatas BPOM menyatakan 40-44 persen JAS tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi, hal tersebut sangat mempengaruhi asupan gizi yang diterima oleh tubuh anak-anak sekolah.

Dalam hal ini kekritisan konsumen sangat diperlukan, pengetahuan mengenai zat-zat berbahaya yang terkadndung dalam makanan sangat diperlukan karena dengan hal tersebut konsumen dapat kritis dalam memilih makanan. Selain itu juga kelengkapan informasi yang diberikan oleh produsen mengenai bahan-bahan yang terndung dalam JAS sangat diperlukan, sebab dari informasi tersebut produsen dapat membantu konsumen untuk memilih mana makanan yang aman untuk dikonsumsi.

Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan peraturan yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya konsumen mendapatkan jaminan terhadap makanan yang dikonsumsinya, dalam hal kesehatan dan kelayakan makanan. Karena akan memberi dampak terhadap asupan gizi konsumen, khususnya konsumen anak-anak.

Dengan adanya penelitian ini Penulis berharap agar produsen dan konsumen memahami dan wajib berhati-hati atas makanan atau jajanan yang diproduksi atau akan dikonsumsi. Untuk penjelasan masalah tersebut diatas akan dibahas di Bab-bab selanjutnya dalam penelitian ini.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari makalah ini adalah :

1.      Zat – Zat apa saja yang terkandung dalam JAS dan batas minimun yang boleh digunakan dalam JAS  ?

2.      Faktor apa saja yang menyebabkan konsumen (anak sekolah) cenderung mengkonsumsi JAS  yang mengandung zat – zat yang berbahaya ?

3.      Bagaimana Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam mengatur tentang Hak – Hak Konsumen ?

4.      Bagaimana upaya pencegahan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Konsumen terhadap pelanggaran JAS yang dilakukan oleh Produsen ?

1.3.Tujuan Masalah

Tujuan dari makalah ini adalah :

1.      Untuk mengetahui Zat – zat yang terkandung dalam JAS dan batas minimum yang boleh digunakan dalam JAS.

2.      Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan konsumen (anak sekolah) cenderung mengkonsumsi JAS yang mengandung zat – zat yang berbahaya.

3.      Untuk memahami Undang – Undang No. 8 Tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen dalam mengatur tentang hak – hak Konsumen.

4.      Untuk mengetahui upaya pencegahan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Konsumen terhadap pelanggaran JAS yang dilakukan oleh Produsen.

BAB II

2.1. Zat – zat yang Terkandung dalam JAS dan Batas Minimum yang Boleh digunakan dalam JAS

Pangan jajanan memegang peranan yang cukup penting dalam  memberikan asupan energi dan gizi bagi anak–anak usia sekolah. Hasil  survei yang dilakukan menyebutkan bahwa kebutuhan energi anak sekolah diperoleh dari pangan jajanan yang  dikonsumsinya. Akan tetapi, tingkat keamanan pangan jajanan tersebut sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan rhodamin B oleh produsen pangan jajanan adalah salah satu contoh rendahnya tingkat pengetahuan produsen mengenai keamanan pangan jajanan. Ketidaktahuan produsen mengenai penyalahgunaan tersebut dan praktek higiene yang masih rendah  merupakan faktor utama penyebab masalah keamanan pangan jajanan. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan penyakit akibat pangan pada anak–anak baik secara akut maupun kronis.

            Secara rutin kami melakukan monitoring Jajanan Anak Sekolah (JAS), dan pada pelaksanaannya menggunakan kerangka sampling acak secara representatif. Survei dilaksanakan di beberapa sekolah hampir di seluruh ibukota provinsi di Indonesia oleh 26 Balai Besar/ Balai POM RI.

            Laporan ini memaparkan hasil monitoring JAS yang meliputi jenis pangan jajanan yang sering tidak memenuhi syarat, karena penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas, penyalahgunaan bahan berbahaya yang seharusnya tidak boleh digunakan dalam pangan, serta cemaran mikroba yang mencerminkan kualitas mikrobiologi pangan jajanan anak sekolah. 

Pada monitoring ini dilakukan juga pengamatan terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan  seperti  rhodamin B3, formalin, dan boraks Berdasarkan data Kejadian Luar Biasa pada JAS, kelompok siswa sekolah dasar (SD) paling sering mengalami keracunan pangan. Berikut ini peraturan mengenai cemaran mikroba dan bahan tambahan pangan yang dimonitor beserta jenis pangannya.

Berikut ini peraturan mengenai cemaran mikroba dan bahan tambahan pangan yang dimonitor beserta jenis pangannya (Tabel 1). Pada monitoring ini dilakukan juga pengamatan terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan seperti rhodamin B3, formalin1, dan boraks1.

Tabel 1. Batas maksimum pengawet, pemanis, dan cemaran mikroba dalam beberapa jenis pangan JAS.

Parameter	Minuman Merah (mg/l)	Sirup (mg/l)	Jeli, Agar –Agar (mg/kg)	Es (mg/kg),	Mie (mg/kg)	Bakso (mg/kg)	Kudapan (mg/kg)
Natrium Benzoat1	600	600	1000
Sakarin2	500	500	100	300
Siklamat2	1000	1000	250	250
Cemaran Mikroba1 1. ALT	2.102 kol/ml	5.102 kol/ml	104 kol/g	104 kol/ml	106 kol/g	105 kol/g	106 kol/g
2. MPN Coliform	20 kol/ml	20 kol/ml	20 kol/g	<3 kol/ml		10 kol/g

Keterangan:

1.      Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan dan Bahan Berbahaya

2.      Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.5.1.4547 Tahun 2004 tentang Persyaratan Penggunaan BTP Pemanis Buatan dalam Produk Pangan

3.      Permenkes RI No. 239/Menkes/Per/V/85 tentang Zat Warna Berbahaya

4.      Keputusan Dirjen POM No. 03726/B/SK/VII/89 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan

2.2. Faktor yang menyebabkan anak mengkonsumsi JAS yang berbahaya

Jajanan Anak Sekolah memang sangat terjangkau bagi anak-anak karena beberapa hal yang mendukung sehingga anak lebih cenderung mengkonsumsi Jajanan di area sekitar sekolahnya.

Dari data yang kita peroleh melalui wawancara kepada 5 orang anak dan orang tuanya masing-masing, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1.      Para orang tua cenderung kurang dalam mengawasi perilaku anak-anaknya yang senang mengkonsumsi jajan di sekolah.

2.      Bagi para produsen atau penjual makanan hanya memikirkan keuntungan yang didapatkan dari pada efek buruk yang di akibatkan oleh jajanan yang diproduksinya apabila mengunakan campuran zat-zat berbahaya dalam proses produksi. Bagi penjual yang terpenting jajanan yang mereka jual laku.

3.       Anak-anak dalam hal ini sebagai konsumen utama tidak mengetahui bahaya mengkonsumsi jajanan tersebut dan cenderung mereka hanya ingin membeli karena jajanan tersebut dikemas dengan menarik dan berwarna mencolok.

4.      Pihak sekolah juga seakan membiarkan siswa-siswinya membeli jajanan diluar area sekolah, yang seharusnya dilakukan adalah melarang mereka demi kesehatan siswa-siswinya.

Dari sekian faktor-faktor diatas seharusnya perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak yang khususnya produsen dan konsumen. Produsen memiliki peran utama dalam hal ini dan harus lebih memikirnya kualitas dan kuantitas dari jajanan yang mereka produksi, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi generasi penerus bangsa, bukan sebaliknya malah merusak.

Perlunya kehati-hatian konsumen dalam memilih makanan atau jajanan yang akan dikonsumsi. Orang tua juga sepatutnya mengawasi dan menghimbau anak-anaknya agar tidak membeli jajan sembarangan yang belum tentu higienis. Sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit yang bisa ditimbulkan jika mengkonsumsi JAS yang mengandung zat-zat yang berbahaya.

2.3. Hak-hak konsumen yang Diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hak konsumen adalah :

1.      hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2.      hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3.      hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4.      hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5.      hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6.      hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7.      hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

8.      hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9.      hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

1.      hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Bagi konsumen hak ini harus mencakup aspek kesehatan secara fisik, dan dari perspektif keyakinan/ajaran agama tertentu.

2.      hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Merupakan kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, barang yang beredar di pasar haruslah terdiri dari beberapa merek untuk suatu barang, agar konsumen dapat memilih.

3.      hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Bisa dipenuhi dengan cara antara lain, melalui diskripsi barang menyangkut harga dan kualitas atau kandungan barang dan tidak hanya terbatas informasi pada satu jenis produk, tetapi juga informasi beberapa merek untuk produk sejenis, dengan demikian konsumen bisa membandingkan antara satu merk dengan merk lain untuk produk sejenis.

4.      hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Ada dua instrumen dalam mengakomodir hak untuk didengar: Pertama, Pemerintah melalui aturan hukum tertentu dalam bentuk hearing secara terbuka dengan konsumen; Kedua, melalui pembentukan organisasi konsumen swasta dengan atau tanpa dukungan pemerintah. Hak untuk didengar menuntut adanya organisasi konsumen yang mewakili konsumen.

5.      hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Dengan hak ini, konsumen mendapat perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial. Hak ini dapat dipenuhi dengan cara: 1) Konsultasi hukum, diberikan pada konsumen menengah ke bawah. Bentuk kegiatan ini dapat dilakukan oleh organisasi konsumen dan atau instansi pemerintah yang mengurusi perlindungan konsumen; 2) Menggunakan mekanisme tuntutan hukum secara kolektif (class action); 3) Adanya keragaman akses bagi konsumen individu berupa tersedianya lembaga penyelesaian sengketa konsumen, baik yang didirikan oleh pemerintah berupa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap pemerintah kota / kabupaten.

6.      hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Definisi dasar hak ini adalah konsumen harus berpendidikan secukupnya, dapat dilakukan baik melalui kurikulum dalam pendidikan formal maupun melalui pendidikan informal yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pemenuhan hak untuk mendapat pendidikan juga menjadi kontribsi dan tanggung jawab pelaku usaha.

7.      hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Tindakan diskriminatif secara sederhana adalah adanya disparitas, adanya perlakukan yang berbeda untuk pengguna jasa/produk, dimana kepada konsumen dibebankan biaya yang sama. Oleh karena itu adanya pelaku usaha yang menyediakan beberapa sub kategori pelayanan dengan tarif yang berbeda-beda, susuai dengan tarif yang dibayar konsumen tidak dapat dikatakan diskriminatif.

8.      hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Mendapatkan ganti rugi harus dipenuhi oleh pelaku usaha atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan si pelaku usaha tersebut. Bentuk ganti eugi dapat berupa: 1) pengembalian uang; 2) penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; 3) perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan (pasal 19 Ayat (2) UUPK).

9.      hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Selain hak-hak yang ada dalam UU PK, dalam UU lain juga diatur hak-hak konsumen, seperti UU Kesehatan. Oleh karena itu dimungkinkan adanya hak konsumen tambahan sesuai dengan tipikal sektor masing-masing.

2.4. Upaya pencegahan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Konsumen terhadap pelanggaran JAS yang dilakukan oleh Produsen

Jajanan anak sekolah memang harus sangat diperhatikan  oleh pemerintah,  karena di zaman era globalisasi yang semakin berkembang dan perkembangan pengetahuan produsen mengenai zat-zat berbahaya pengganti zat zat makanan yang cenderung mahal, maka dengan mudahnya produsen dapat mengganti  zat yang digunakan dalam bahan makanan dengan zat-zat berbahaya. Untuk itu perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk menangani hal-hal semacam ini. Maka dari itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terdapat didalamnya ketentuan mengenai organisasi-organisasi pemerintah yang bertugas melindungi konsumen yang merasa dirugikan serta tatacara penyelesaian sengketanya.

A.      Organisasi pemerintah

1.      Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dimana pada pasal 34 ayat (1) huruf F yang menyatakan bahwa tugas dari organisasi ini adalah “menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha”.

2.      Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada pasal 44 ayat (3) huruf D menyatakan bahwa tugas dari organisasi ini adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

B.      Penyelesaian Sengketa

Melalui  Pengadilan, Pasal 45 menyebutkan:

1.      Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2.      Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

3.      Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

4.      Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

(1). Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a.       seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

b.      kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

c.       lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d.      pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2). Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B.Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Selain itu dalam penyelesaian sengketa konsumen pemerintah juga menyediakan organisasi pemerintah untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen.

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

1.      Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

2.      Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berbadan sehat;

c. berkelakuan baik;

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;

f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

3.      Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsure konsumen, dan unsur pelaku usaha.

4.       Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

5.      Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri

atas:

a. ketua merangkap anggota;

b. wakil ketua merangkap anggota;

c. anggota.

Pasal 51

1.      Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

2.      Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

3.      Pengangkutan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a.       melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b.      memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c.       melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

d.      melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undangundang ini;

e.       menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f.        melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g.      memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

h.      memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

i.        meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

j.        mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k.      memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

l.        memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m.    menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

BAB III

KESIMPULAN

Jajanan merupakan makanan favorit bagi anak-anak sekolah khususnya anak sekolah dasar, selain murah, jajanan juga sangat praktis untuk disantap waktu anak SD sedang beristirahat di sekolah. Berbagai macam jajanan dijajakan di sekolahan sebagai contoh sirup, agar-agar, mie, bakso, jelly, kudapan, dll. Berbagai makanan tersebut sangat  beragam sehingga para siswa dapat memilihnya. Perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak yang khususnya produsen dan konsumen. Produsen memiliki peran utama dalam hal ini dan harus lebih memikirnya kualitas dan kuantitas dari jajanan yang mereka produksi, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi generasi penerus bangsa, bukan sebaliknya malah merusak. Agar generasi penerus bangsa tidak mendapatkan hambatan-hambatan dalam perkembangan kehidupannya.

Orang tua juga sepatutnya mengawasi dan menghimbau anak-anaknya agar tidak membeli jajan sembarangan yang belum tentu higienis. Sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit yang bisa ditimbulkan jika mengkonsumsi JAS yang mengandung zat-zat yang berbahaya. Dengan adanya hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mendapat perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai organisasi pemerintah dan penyelesaian sengketa dalam upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk memprotect jajanan anak yang ada di kawasan Sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Dengan hak-hak yang telah tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, konsumen mendapat perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial. Untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tersebut maka dibutuhkan peran serta masyarakat pada umumnya dan orang tua pada khususnya dalam ikut mengawasi Jajanan Anak Sekolah (JAS).